Penentuan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

    Penentuan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas
    Akbp ( Purn ) Budiyanto SSOS.MH

    Jakarta, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana.

    Bukti permualaan yang cukup  harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

    Putusan Mahkamah Konstitusi : 21 / PUU - XII / 2014 , frasa bukti permulaan yang cukup yang tertuang Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 angka 1 KUHAP harus dimaknai sbg " minimal dua alat bukti " yang termuat dalam Pasal184 KUHAP.

    Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang - kurangnya 2 ( dua ) alat bukti.

    Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengalibatkan korban manusia  atau kerugian harta benda.

    Faktor kelalaian sebagai unsur utama untuk menentukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan tidak mengesampingkan alat bukti lain yang sah.

    Kelalaian dapat dimaknai karena kekurang hati - hatian dalam mengemudikan kendaraan bermotor (Ranmor) dan dibarengi dengan tidak memahami dan melaksanakan tata cara berlalu lintas yang benar, misal : tidak menggunakan helm, kecepatan yang melebiihi batas maksimal kecepatan dll.

    Dalam penanganan peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam SOP ( standart operasional prosedur ) biasanya diawali dengan penyelidikan, olah TKP dan gelar perkara.

    Berarti dalam penentuan tersangka prosesnya harus benar dan hati - hati karena berkaitan dengan hak azasi manusia .

    Tidak boleh sewenang - wenang namun semua harus berdasarkan alat bukti, sekurang - kurangnya ada 2 ( dua ) alat bukti. 

    Kesalahan dalam menentukan status tersangka dapat melanggar hak azasi manusia yang dapat berkonsekuensi kepada masalah hukum, berupa Pra Peradilan karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan tersangka masuk dalam ranah Pra Peradilan. Dalam arti bahwa Penyidik dalam menentukan status tersangka minimal harus ada 2( alat ) bukti yang termuat dalam Pasal 184  KUHAP. 

    Alat bukti sebagai mana dimaksud dalam Pasal tersebut meliputi :
    a.Keterangan saksi.
    b.Keterangan ahli.
    c.Surat.
    d.Petunjuk dan
    e.Keterangan terdakwa.

    Pasal 183 " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang - kurangnya 2 ( dua, ) alat bukti.

    Dalam kecelakaan lalu lintas karena kelalaian diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang - Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan. (Dum)

    Penulis : Akbp ( Purn ) Budiyanto SSOS.MH ( Pemerhati masalah transportasi dan Hukum ).

    jakarta
    Heriyoko

    Heriyoko

    Artikel Sebelumnya

    Kelola Air Bersih Ibukota,, Heru Budi Minta...

    Artikel Berikutnya

    Bahas Perlindungan PMI Domestik, Mendagri...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Wijianto.SH, Minta KPU ada Kepastian Hukum paslon Edi Damansyah agar Demokrasi ditegakkan di Kukar
    KPU Jakarta Timur Telusuri Penyebab Menurunnya  Partisipasi Pemilih Pilgub 2024
    Waketum DPP KNPI Saiful Chaniago: Minta Perhatian Presiden Prabowo Terhadap Polisi Tembak Pelajar Di Semarang
    Hendri Kampai: Utopia Indonesia, Irigasi Bagus dan Petani Bisa Panen Tiga Kali Dalam Setahun

    Ikuti Kami